BKOW Papua Didorong Jadi Rumah Bersama Organisasi Wanita
Jayapura, DP3AP2KB Papua – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi menyelenggarakan Musyawarah Paripurna Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua Tahun 2026 pada Selasa, 12 Mei 2026, bertempat di MaxOne Hotel Jayapura.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Luar Biasa BKOW Tahun 2025 dan menjadi forum strategis dalam pembahasan serta pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKOW Provinsi Papua, sekaligus penetapan Ketua Umum BKOW Provinsi Papua.
Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Yohanes Walilo, menegaskan bahwa BKOW harus menjadi rumah bersama bagi organisasi-organisasi wanita di Provinsi Papua yang berdiri di atas prinsip persatuan, musyawarah, dan pengabdian bagi kemajuan masyarakat.
“BKOW harus menjadi rumah bersama bagi organisasi-organisasi wanita di Provinsi Papua, yang berdiri di atas prinsip persatuan, musyawarah, dan pengabdian bagi kemajuan masyarakat,” demikian isi sambutan Gubernur Papua.
Ia berharap seluruh peserta Musyawarah Paripurna dapat mengikuti setiap tahapan pembahasan dengan penuh kesungguhan, ketelitian, dan semangat kebersamaan sehingga mampu menghasilkan keputusan yang memperkuat organisasi wanita di Papua.
BKOW juga dinilai memiliki posisi penting sebagai wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita di Papua sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan sosial kemasyarakatan yang inklusif dan berkeadilan.
Selain pembahasan AD/ART, Musyawarah Paripurna BKOW Tahun 2026 juga menjadi momentum penetapan Ketua Umum dan kepengurusan BKOW Provinsi Papua untuk lima tahun ke depan. Kepengurusan yang terbentuk nantinya diharapkan mampu membangun sinergi lintas organisasi dan menghadirkan program kerja yang menyentuh kebutuhan riil perempuan Papua.
