DP3AP2KB Papua Percepat Penyusunan RAD Pembangunan Kesetaraan Gender
Jayapura, DP3AP2KB Papua – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua menggelar kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai upaya mempercepat penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD PKG) Provinsi Papua Tahun 2026–2030.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Fox Jayapura, Kamis (18/6/2026), merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan pada Februari 2026. Forum ini difokuskan pada pembahasan dan penyempurnaan draf RAD PKG bersama perangkat daerah.
Penyusunan RAD PKG bertujuan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah sekaligus menyamakan pemahaman seluruh OPD mengenai pentingnya pembangunan yang responsif gender.
Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas focal point PUG dan Tim Teknis PUG dalam menyusun analisis gender serta mendorong integrasi isu perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Workshop diikuti 40 peserta yang terdiri atas pejabat eselon III dan IV OPD Provinsi Papua, focal point PUG, serta Tim Teknis PUG. Kegiatan menghadirkan narasumber dari SKALA Papua bersama Tim Teknis PUG Provinsi Papua.
Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Wakil Gubernur Papua, Aryoko A. Rumaropen, S.P., M.Eng., ditegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan upaya mewujudkan keadilan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat.
Wakil Gubernur juga mengajak seluruh OPD memastikan setiap program, kegiatan, dan anggaran telah memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dengan didukung penggunaan data terpilah serta perhatian terhadap kelompok rentan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap penyusunan RAD PKG Tahun 2026–2030 dapat segera diselesaikan dan menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender di Provinsi Papua.
