Gubernur Papua Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Perlindungan Perempuan dan Anak
JAYAPURA, DP3AP2KB Papua – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua, didukung The Asia Foundation, menggelar Rapat Koordinasi Forum Perlindungan Perempuan dan Anak di Hotel Mercure Jayapura, 8–9 Oktober 2026.
Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn) Mathius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., dalam sambutannya pada hari kedua, (9/10/2026), menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar program pemerintah, melainkan persoalan kemanusiaan, martabat, dan masa depan Papua.
Gubernur menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu menghadirkan perlindungan yang nyata, cepat, dan berpihak kepada korban, termasuk bagi kasus-kasus yang belum terlaporkan.
Ia menekankan tiga hal penting, yaitu memperkuat kolaborasi lintas sektor, menyelaraskan program agar efektif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kapasitas pelayanan sehingga korban memperoleh pendampingan hukum, psikologis, medis, dan pemulihan secara terpadu dan manusiawi.
Menurut Gubernur, Forum Perlindungan Perempuan dan Anak harus menjadi wadah kerja nyata dalam upaya pencegahan kekerasan, penanganan kasus, pendampingan, serta pemulihan korban. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi perempuan, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan diharapkan dapat bekerja bersama tanpa ego sektoral.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni – Papua CERAH.” Gubernur mengajak seluruh pihak menjadikan Tanah Papua sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan bermartabat bagi setiap orang, terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja dengan hati dan memastikan tidak ada perempuan maupun anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan. Ia berharap rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama dan langkah nyata untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di seluruh Tanah Papua.
