UPTD PPA PAPUA CATAT 56 KORBAN KEKERASAN HINGGA SEPTEMBER 2026, PEREMPUAN DAN ANAK MENDOMINASI
JAYAPURA, DP3AP2KB Papua – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Papua mencatat sebanyak 56 korban berdasarkan data jumlah korban menurut jenis kelamin selama periode 1 Januari hingga 30 September 2026. Data tersebut tercantum dalam laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua tertanggal 5 Oktober 2026.
Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 4 korban laki-laki dan 52 korban perempuan. Sementara itu, berdasarkan kelompok usia, tercatat 35 korban anak dan 21 korban dewasa. Data ini menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan kekerasan serta peningkatan akses pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak di Provinsi Papua.
Berdasarkan suku, laporan UPTD PPA Provinsi Papua mencatat sebanyak 31 korban merupakan Orang Asli Papua (OAP), sedangkan 25 korban lainnya merupakan non-OAP. Dengan demikian, jumlah korban berdasarkan kategori suku mencapai 56 orang. Data ini menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan meningkatkan akses pelayanan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
Dari sisi jenis kekerasan, laporan UPTD PPA mencatat kekerasan dalam rumah tangga berupa 6 kekerasan fisik, 18 psikis, 4 seksual, 7 penelantaran, dan 2 kategori lainnya. Adapun kekerasan di luar rumah tangga terdiri atas 10 kekerasan fisik, 31 psikis, 24 seksual, 0 penelantaran, dan 7 kategori lainnya. Angka tersebut merupakan rincian berdasarkan kategori dalam laporan dan perlu dibaca sesuai sistem pencatatan UPTD PPA.
Berdasarkan pekerjaan, korban yang tercatat pada tahun 2026 meliputi 3 orang ASN, 0 anggota TNI/Polri, 8 pekerja swasta, 26 pelajar, 9 ibu rumah tangga, 3 orang tidak bekerja, dan 6 kategori pekerjaan lainnya. Sementara itu, berdasarkan pendidikan, laporan mencatat 5 korban belum atau tidak sekolah, 3 dari kelompok TK/PAUD, 6 berpendidikan SD, 8 SLTP, 25 SLTA, dan 8 perguruan tinggi.
Dalam pelayanan korban, UPTD PPA Provinsi Papua mencatat 24 layanan pengaduan, 8 mediasi, 5 layanan kesehatan, 23 bantuan hukum, 1 konsultasi, 9 layanan psikolog, 3 konseling, dan 0 rehabilitasi sosial. Pada bagian penanganan kasus secara komprehensif, tercatat 36 kasus dengan keterangan “Ya” dan 20 kasus dengan keterangan “Tidak”. Data ini menjadi bahan evaluasi untuk melihat kebutuhan layanan dan memperkuat penanganan kasus sesuai kebutuhan korban.
DP3AP2KB Provinsi Papua melalui UPTD PPA terus berperan dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak sesuai tugas dan kewenangannya. Data kekerasan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pendampingan dan pelayanan bagi korban. Dengan dukungan berbagai pihak, upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Provinsi Papua diharapkan dapat terus ditingkatkan.
