Pendampingan PUG Kewenangan Provinsi Ditutup, Pemprov Papua Dorong Penerapan PPRG
JAYAPURA, DP3AP2KB Papua – Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi resmi ditutup di Kota Jayapura, Rabu (7/10/2026), setelah berlangsung selama tiga hari. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua memperkuat penerapan PUG dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua, Selvina Y. Imbiri, SKM., MPH., disampaikan apresiasi kepada DP3AP2KB, khususnya Bidang Pelembagaan PUG selaku penyelenggara, Skala, Tim Teknis PUG PPRG Papua sebagai narasumber, serta seluruh peserta atas komitmen dan keaktifan selama kegiatan.
Selama pendampingan, peserta mendapatkan penguatan pemahaman mengenai analisis gender dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk Tahun Anggaran 2027. Gubernur menegaskan bahwa PUG bukan sekadar pendekatan administratif, tetapi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, pembangunan yang inklusif dan pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil.
Peserta didorong menjadi agen perubahan di instansi masing-masing dengan membangun koordinasi, melakukan edukasi dan memberikan asistensi agar penerapan PUG tidak berhenti pada peserta kegiatan. Penerapannya diharapkan mampu menghasilkan program, kegiatan dan subkegiatan OPD yang merespons ketimpangan gender, meningkatkan kesejahteraan perempuan, memberikan perlindungan bagi anak serta memenuhi kebutuhan kelompok rentan.
Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan hasil pendampingan diterapkan secara konsisten. Upaya tersebut sejalan dengan visi “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH)”, melalui tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang inklusif, berkeadilan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua.