Pelembagaan PUG BUKAN HANYA URUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
JAYAPURA, DP3AP2KB Papua – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG tidak boleh dipandang sebagai urusan satu dinas, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua.
Hal tersebut disampaikan Suzana Dewijana Wanggai, S.Pd., MSocSc, saat mewakili Gubernur Papua membuka kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, yang dilaksanakan DP3AP2KB Provinsi Papua di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Senin (5/10/2026).
Dalam penyampaiannya, Suzana secara khusus meminta Bapperida untuk ikut mengawal pelaksanaan PUG agar tidak berhenti pada aspek administratif maupun kegiatan seremonial.
“Saya mohon dengan hormat Bapperida untuk mengawal. Jadi, jangan dipikir bahwa berbicara tentang perempuan atau gender itu hanya di satu dinas atau di Dinas Pemberdayaan Perempuan saja. Tidak!,” tegas Suzana.
Menurutnya, penerapan PUG harus terlihat dalam implementasi program dan kegiatan di masing-masing OPD. Karena itu, diperlukan pengawalan bersama secara internal oleh setiap OPD serta dukungan Bapperida dalam memastikan perspektif gender benar-benar terintegrasi dalam proses pembangunan.
“Saya berharap ini bukan hanya administratif atau kegiatan yang seremonial begitu saja, tetapi dalam implementasinya kita saling mengawal, secara khusus dari kita secara internal dari OPD dan juga dari Bapperida untuk melihat itu,” ujarnya.
Suzana menekankan, penguatan PUG membutuhkan komitmen dan kerja bersama lintas sektor. Dengan demikian, isu perempuan dan gender dapat menjadi bagian dari kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di seluruh perangkat daerah Provinsi Papua.
